SURABAYAHEBAT.COM – Kebijakan efisiensi fiskal pemerintah mulai berdampak pada program strategis nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pagu anggaran lembaga untuk tahun anggaran 2026 telah mengalami dua kali pemangkasan dengan total mencapai Rp39,62 triliun.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa anggaran BGN tahun 2026 awalnya dipatok sebesar Rp268 triliun. Namun, kebijakan penajaman alokasi dari pemerintah pusat memaksa anggaran tersebut menyusut signifikan.
“Pagu awal Rp268 triliun, lalu untuk penajaman itu [dipotong] Rp38,25 triliun pada surat pertama, lalu ada lagi [potongan] Rp1,37 triliun,” ujar perempuan yang akrab disapa Arumsari ini di Gedung BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dengan dua kali pemotongan tersebut, kantong anggaran BGN untuk tahun ini kini menyusut menjadi Rp228,38 triliun.
Strategi Refocusing: Skenario Pangkas 8 Juta Penerima
Pemangkasan ini otomatis memaksa BGN untuk merombak total strategi operasional, khususnya pada penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arumsari memberi sinyal bahwa angka Rp228,38 triliun tersebut bahkan masih berpotensi berkurang seiring langkah efisiensi lanjutan yang sedang digodok.
Untuk menyiasatinya, BGN akan melakukan refocusing atau penyisiran ulang terhadap profil penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran.
“Kami masih melakukan exercise lagi. Penerima manfaat itu mungkin bisa jadi akan berkurang lagi,” jelas Arumsari.
BGN kini tengah membuka ruang diskusi dengan Kementerian Kesehatan serta para pakar untuk menggodok kriteria penerima yang ideal. Salah satu skenario efisiensi utama yang mencuat adalah:
Mencoret anak-anak SMA dari keluarga mampu dari daftar penerima program MBG.
Langkah seleksi ketat ini diperkirakan mampu memangkas hingga 8 juta penerima manfaat yang dinilai tidak masuk kategori rentan.
Pagu Indikatif 2027 Mencapai Rp270 Triliun
Di sisi lain, Arumsari juga membeberkan gambaran awal untuk tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan surat bersama dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas, BGN mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp270,20 triliun untuk tahun 2027.
Anggaran tahun 2027 tersebut awalnya dirancang untuk menyasar 81,5 juta penerima manfaat berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kendati demikian, BGN menegaskan angka Rp270 triliun ini belum bersifat final dan masih dinamis.
Sepanjang sisa tahun 2026, BGN berkomitmen memanfaatkan waktu untuk memperbaiki tata kelola keuangan melalui evaluasi internal dan koordinasi tripartit bersama Kemenkeu serta Bappenas.
“Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tetap tercapai, tetapi penerima manfaatnya jauh lebih fokus,” pungkas Arumsari. (BCE)
