Surabayahebat.com – Anggota DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko,mendukung inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang mengajak masyarakat aktif mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurut Yona, inisiatif ini merupakan langkah tepat untuk menjaga integritas demokrasi, namun perlu disertai dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan.
Yona menegaskan, ASN memiliki tanggung jawab penting untuk tidak terlibat dalam politik praktis, baik dalam bentuk dukungan langsung maupun tidak langsung. Netralitas mereka adalah kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. “ASN adalah pelayan publik, sehingga netralitas mereka dalam proses politik sangat krusial. Mereka harus tetap profesional dan tidak memihak,” ujarnya, Kamis (3/10/2024).
Politisi Partai Gerindra ini menilai ajakan Pemkot untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan netralitas ASN sebagai langkah yang sangat positif. Pelibatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil. “Keterlibatan masyarakat bisa mencegah pelanggaran yang berpotensi mencederai demokrasi kita,” tegas Yona.
Ia juga menekankan pentingnya pemberian sanksi yang tegas bagi ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas, dengan harapan hukuman yang jelas dapat memberikan efek jera. “Sanksi yang tegas akan menjaga integritas ASN dan memastikan tidak ada yang bermain-main dengan politik praktis,” lanjutnya.
Lebih jauh, Yona mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tidak boleh berhenti pada tahap pelaporan saja. Ia menyarankan adanya transparansi yang jelas mengenai tindak lanjut dari laporan masyarakat agar kepercayaan terhadap proses pengawasan semakin kuat. “Masyarakat harus tahu apa yang terjadi setelah laporan mereka disampaikan. Transparansi ini penting agar mereka merasa dilibatkan secara penuh,” jelasnya.
Pada akhirnya, Yona berharap agar ASN benar-benar menjaga netralitas mereka, tidak hanya selama Pilkada, tetapi juga dalam setiap proses politik lainnya. Menurutnya, netralitas ASN adalah kewajiban moral yang harus dipertahankan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. “Netralitas ASN bukan hanya soal aturan, tapi juga soal menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan adil,” pungkasnya. (RIW)
