SURABAYAHEBAT.COM – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan menyiapkan 10 langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya swasembada kedelai nasional. Program tersebut dirancang untuk memperkuat seluruh rantai produksi, mulai dari penyediaan lahan hingga kepastian pasar, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor.
Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan, Widiastuti, mengatakan peningkatan produksi kedelai tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, penguatan harus dilakukan dari sektor hulu hingga hilir agar kebutuhan bahan baku industri pangan nasional dapat semakin dipenuhi dari produksi dalam negeri.
“Kuncinya, lahannya harus ada, benih unggulnya harus ada, pupuknya cukup, alat mesin pertanian mendukung, irigasi kecukupan air, sumber daya manusianya jelas, pembiayaan, hilirisasi, kepastian pasar. Karena sebagai sisi penyerapan, dan perlindungan dari kedelai impor,” ujar Widiastuti dalam Seminar Nasional Menguatkan Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan, sepuluh langkah utama tersebut meliputi penyediaan lahan, penggunaan benih unggul, ketersediaan pupuk dan pestisida, dukungan alat dan mesin pertanian, pembangunan serta optimalisasi irigasi, penguatan sumber daya manusia dan pendampingan petani, akses pembiayaan, hilirisasi, kepastian pasar, hingga perlindungan produksi dalam negeri dari tekanan kedelai impor.
Pemerintah menargetkan pengembangan areal tanam kedelai seluas 50.000 hektare sepanjang 2026. Jadwal penanaman direncanakan berlangsung mulai Januari hingga November. Namun hingga saat ini, realisasi tanam baru mencapai 2.956 hektare.
Data Kemenko Pangan menunjukkan produksi kedelai nasional pada 2025 mencapai 78.693 ton. Sementara rata-rata produksi selama periode 2021–2025 tercatat sebesar 227.622 ton. Adapun produksi kedelai hingga Mei 2026 baru mencapai 7.691 ton dengan luas panen sekitar 5.048 hektare.
Menurut Widiastuti, keterbatasan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan kedelai nasional. Pasalnya, komoditas tersebut menggunakan lahan yang juga dimanfaatkan untuk tanaman pangan lain, terutama padi.
“Posisinya memang kan kita butuh ada lahan. Lahan kedelai dengan lahan pangan di padi kurang lebih tempatnya bisa sama, jadi luas lahannya itu memang terbatas,” katanya.
Karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan areal tanam, tetapi juga memastikan seluruh faktor pendukung produksi tersedia secara memadai. Mulai dari benih unggul, pupuk, kecukupan air irigasi, mekanisasi pertanian, pembiayaan, pendampingan petani, hingga jaminan penyerapan hasil panen.
Dalam program penguatan kemandirian sistem perbenihan, pemerintah mencatat hasil penangkaran benih pada akhir 2025 dilakukan di lahan seluas 1.420 hektare dengan menghasilkan calon benih sebanyak 5.680 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.550 ton telah berstatus benih bersertifikat.
“Pemerintah tidak hanya mengejar perluasan lahan, tetapi juga memastikan benih terus tersedia secara berkelanjutan. Setelah benih didapat, mesti ditumbuhkan lagi. Nanti semester kedua ada lagi dan seterusnya,” ujar Widiastuti.
Meski demikian, tantangan swasembada kedelai masih cukup besar. Berdasarkan neraca kebutuhan yang dipaparkan Kemenko Pangan, rata-rata produksi bersih kedelai dalam negeri selama periode 2022–2026 hanya mencapai 190.223 ton atau sekitar 8,14 persen dari kebutuhan nasional yang mencapai rata-rata 2.620.294 ton per tahun.
Sebaliknya, impor kedelai masih mendominasi dengan rata-rata mencapai 2.459.519 ton atau sekitar 93,58 persen dari total kebutuhan nasional. Sebagian besar kedelai tersebut digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan pangan, termasuk produksi tahu, tempe, kecap, serta kebutuhan sektor hotel, restoran, dan katering.
Selain aspek produksi, Widiastuti juga menyoroti persoalan regenerasi petani. Menurutnya, sekitar 70 persen petani Indonesia saat ini telah berusia di atas 45 tahun sehingga diperlukan upaya menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.
Ia menilai pemanfaatan teknologi modern dan digitalisasi pertanian menjadi salah satu solusi penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjadikan sektor pertanian lebih menarik bagi kalangan muda.
Di sisi regulasi, Kemenko Pangan melalui Kelompok Kerja Perbenihan juga tengah mengkaji kemungkinan revisi atau penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (PRG). Penyesuaian tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan sistem perbenihan nasional agar lebih adaptif terhadap kebutuhan peningkatan produksi pangan di masa depan.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap produksi kedelai nasional dapat meningkat secara bertahap sehingga ketergantungan terhadap impor terus berkurang dan ketahanan pangan nasional semakin kuat. (TGP)
