44 Ribu Anak Tak Sekolah, DPRD Jatim Dorong Pendidikan Fleksibel Lewat PJJ

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari

SURABAYAHEBAT.COM – Guna menekan angka anak tidak sekolah yang masih tergolong tinggi di Jawa Timur, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari, mengusulkan perluasan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Fleksibilitas PJJ dinilai menjadi solusi efektif untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun fisik.

Sri Untari mengungkapkan bahwa data anak tidak sekolah di Jawa Timur saat ini masih menyentuh angka sekitar 44 ribu orang. Menurutnya, persoalan kompleks ini membutuhkan penanganan serius dan pendekatan yang disesuaikan dengan latar belakang masalah masing-masing anak.

“Anak tidak sekolah ini penyebabnya macam-macam, antara lain ada yang harus bekerja membantu orang tua, kemudian menikah, menjadi atlet, dan ada pula yang memang tidak ingin sekolah. Nah, bagi yang tidak ingin sekolah ini harus digarap tersendiri,” kata Sri Untari, Kamis (5/11/2026).

Baca Juga  Persiapan TKA 2026 Dimatangkan, Dindik Jatim Pastikan Hak Murid Tetap Terlindungi

Solusi Pendidikan Bagi Pekerja Anak hingga Atlet

Ia menegaskan, penanganan masalah ini tidak bisa digeneralisasi. Bagi anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah akibat faktor ekonomi namun masih memiliki semangat belajar tinggi, pemerintah wajib memfasilitasi mereka melalui jalur pendidikan alternatif seperti PJJ.

Skema PJJ ini juga dinilai sangat relevan bagi anak-anak yang berprofesi sebagai atlet daerah agar mereka tetap bisa menuntaskan pendidikan formal tanpa harus mengorbankan karier dan prestasi olahraga.

“PJJ ini betul-betul mampu memfasilitasi kebutuhan tersebut, karena sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat pokok dalam pengembangan sebuah provinsi ataupun negara. Sehingga kita tidak bisa meninggalkan mereka,” tegas Sri Untari.

Adopsi Program Pemberdayaan Ekonomi Desil 1 & 2

Baca Juga  Job Fair Sidoarjo 2026 Buka 4.246 Lowongan Kerja, Libatkan 60 Perusahaan

Dalam kesempatan tersebut, Sri Untari juga menyoroti hasil studi banding yang dilakukannya ke Jawa Tengah. Di sana, pemerintah daerah setempat fokus mengintervensi kelompok masyarakat berpendapatan terendah (desil 1 dan 2) melalui program penguatan ekonomi keluarga.

“Di Jawa Tengah, kelompok desil 1 dan 2 digarap dengan program untuk membangun dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka,” jelasnya.

Melalui penguatan ekonomi keluarga yang dipadukan dengan perluasan PJJ, DPRD Jatim berharap hambatan pekerjaan, biaya, maupun rutinitas khusus tak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak di Jawa Timur untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. (YQD)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News